PT. KONTAK PERKASA FUTURES MAKASSAR

Tag Archives: PT. KONTAK PERKASA MAKASSAR

Luhut Tegaskan Pulau Indonesia Boleh Dikelola Asing Not Sale

PT. KONTAK PERKASA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa dirinya akan menjual pulau-pulau yang ada di Indonesia, meski mempersilahkan asing untuk melabeli dan mengelolanya. Saat ini setidaknya terdapat 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama.

Lebih lanjut dia menegaskan investor asing hanya dipersilakan untuk memberikan nama dan mengelola pulau tersebut tanpa harus memilikinya. “Tidak ada kepemilikan yang beralih. Saya ulangi ya, karena ada viral yang belok-belok. Tidak ada kepemilikan oleh asing (terhadap pulau tak bernama di Indonesia),” katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Menurut Luhut, ide untuk memberikan hak kepada asing melabeli pulau Indonesia datang dari wisatawan Jepang yang tertarik dengan Pulau Morotai, Maluku. Di wilayah tersebut, terdaspat tujuh lapangan terbang dimana salah satunya ingin dikembangkan oleh Jepang untuk pulau lansia (elderly resort).

“Jadi mekanisme bisnis. Kalau dia investasi kan dia mau datang. Jadi kayak orang Jepang itu dia ingin ada daerah elderly resort untuk para orang tua. Dia merasa di Indonesia itu nursingnya bagus. Jadi mereka mau, dan jaraknya dia dari Tokyo ke Morotai hanya empat jam,” imbuh dia.

Menurutnya, wisatawan mancanegara kerap meminta agar mereka diizinkan untuk melabeli pulau yang mereka kunjungi. Bukan tanpa alasan, mereka ingin jika kembali ke Indonesia dapat dengan mudah mencari pulau yang mereka kunjungi tersebut sebelumya.

“Kita enggak jual pulau kok, tapi mereka boleh kasih nama. Nama kau Yokohama pun suka-suka kau. Tapi yang penting pulau itu pulau Indonesia. Bukan pulau Jepang,” imbuh dia.

Jenderal bintang empat ini menyebutkan, di Indonesia terdapat lebih dari 4.000 pulau yang belum ada labelnya. Jika wisman berniat memberikan nama untuk pulau tersebut tentu tidak ada yang salah.

Namun, ditegaskan Luhut, orang asing tersebut tidak bisa memiliki atau membeli pulau tersebut. Mereka hanya diberi keistimewaan untuk memberikan nama, sementara kepemilikan tetap tercatat sebagai milik Indonesia.

“Apalah arti sebuah nama, yang penting kepemilikannya Indonesia. Registred di cap oleh Kemendagri. Ada nanti batas-batas kita. Jadi don’t get thw wrong. Kalau dia bilang boleh nggak nih dinamain kawasan Tokyo. Ya suka-suka kau lah itu. Tapi ini pulau Indonesia, peraturan Indonesia, UU Indonesia,” tegasnya.

Mantan Menkopolhukam ini menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah mengevaluasi program bebas visa yang dikeluarkan pemerintah. Jika ada negara yang kunjungan wisatawannya tidak bertambah setelah diberikan bebas visa, maka Luhut akan kembali mencabutnya.

“Atau terlalu banyak pelanggarannya, ya kita stop saja. Jadi jangan terus ribut orang belum setahun kok. Kita harus nyoba juga. Karena kita ingin turis datang cepat. Ingat turis itu penerimaan negara terbesar 2019, sekitar USD20 miliar,” papar Luhut.

Mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan ini menuturkan, asing memang diperbolehkan untuk memberikan nama terhadap pulau tersebut. Namun, pengelolaan tetap mengacu pada aturan yang berlaku di Tanah Air.
“Dia mau kasih nama apa aja silakan saja. Nanti dia laporkan ke kita. Tapi semua perundang-undangannya itu berlaku dari pemerintah Indonesia. Jadi tidak ada kepemilikan yang beralih,” paparnya.

 

Simak juga : PT. KONTAK PERKASA

Sumber : ekbis.sindonews