PT. KONTAK PERKASA FUTURES MAKASSAR

Wacana Undang-undang Investasi Emas

investasi emas

KONTAK PERKASA FUTURES – Masih ingatkah Anda dengan kasus investasi emas bodong yang dilakukan PT Gold Bullion Indonesia? Perusahaan investasi emas yang menawarkan investasi dalam bentuk trading dan gadai emas tersebut diajukan para nasabahnya ke pengadilan setelah tidak lagi membayar dividen kepada nasabah sejak April lalu tanpa alasan jelas. Para nasabah yang rata-rata sudah menginvestasikan dana sebesar jutaan hingga ratusan juta rupiah itu tentu kecewa, apalagi PT GBI sudah mendapat ijin dari BKPM serta sertifikat syariah MUI.

 

Jumlah dana yang tak diberikan juga sangat besar, yaitu mencapai 1.2 triliun rupiah. Parahnya, dalam kasus-kasus seperti ini, seringkali nasabah harus menunggu sangat lama sampai sebagian dananya kembali, atau bahkan tak mendapat kembali dananya. Dalam berbagai kasus, yang terjadi adalah dana mereka tak kembali. Hal ini tentu sangat merugikan nasabah.

Karena maraknya kasus semacam ini, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan ide tentang membuat Undang-undang yang khusus mengatur investasi emas. Walau belum ada rencana pemerintah untuk mengembangkan UU ini, namun OJK menganggap hal ini sangat penting demi melindungi hak para nasabah lewat pengaturan pendirian usaha investasi dan pengelolaan secara formal.

 

Wacana UU Investasi Emas dan Manfaatnya

Menurut OJK, keberadaan UU investasi emas sangat penting untuk melindungi hak nasabah, termasuk hak untuk mendapatkan kembali semua uangnya saat perusahaan atau lembaga investasi yang memegang dananya ternyata melakukan penipuan dan penyalahgunaan sehingga menghabiskan dana nasabah, dan dengan demikian melanggar ijin usahanya sendiri. Apalagi, saat ini sangat mudah bagi perusahaan investasi untuk meminta sertifikasi syariah serta melakukan operasinya hanya dengan modal SIUP.

Dengan adanya UU investasi emas, berarti akan ada aturan formal yang mengatur seluk-beluk prosedur pendirian usahaa investasi emas termasuk syarat-syarat pengajuan ijin usaha investasi emas. Perusahaan atau lembaga investasi pun tak bisa seenaknya mulai beroperasi tanpa melengkapi semua jenis ijin yang diperlukan, apalagi sekedar berbekal SIUP dan sertifikasi syariah. Pengawasan yang bersifat formal dan legal pun akan lebih mudah dilakukan jika ada dasar formal berupa UU investasi emas.

Selain itu, jika ada rumusan UU investasi emas yang lengkap, maka nasabah pun akan memiliki dasar formal untuk bisa mendapatkan kembali haknya berupa dana miliknya yang raib seandainya perusahaan investasi yang diikutinya ternyata masih nekat berspekulasi dan merugi atau melakukan penipuan.

Karena penipuan oleh PT GBI juga bukan yang pertama terjadi, OJK menyarankan pemerintah agar memikirkan usukan membuat RUU ini, terutama karena investasi emas masih merupakan jenis investasi populer. Jika ada ketakutan akibat masih lemahnya pengawasan, maka masyarakat akan takut atau malas mencoba melakukan investasi emas yang lebih beragam.

 

Edukasi, Usaha Lain yang juga Penting

OJk juga meminta pemerintah agar lebih meningkatkan usaha edukasi masyarakat mengenai investasi emas. Selama ini, kebanyakan hanya masyarakat Jabodetabek yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk mencoba investasi emas yang lebih beragam di bank formal seperti cicil dan agunan emas. Hal ini terlihat dari jumlah peminta pembiayaan investasi emas di bank syariah hingga tahun ini dimana lebih dari 90% adalah warga Jabodetabek.

Edukasi soal investasi emas harus sering dilakukan di daerah-daerah. Selain agar makin banyak masyarakat tahu bahwa mereka memiliki pilihan, hal ini juga diperlukan agar mereka tak mudah tergiur untuk asal ikut investasi emas tanpa menilik untung rugi, resiko dan reputasi si badan pembiayaan ini.